Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) akan menguji habis-habisan portal digitalisasi bantuan sosial (bansos) sebelum meluncurkannya secara nasional pada Oktober 2026. Pemerintah menyiapkan stress test dan load test untuk memastikan sistem mampu melayani lonjakan akses sekaligus menjaga keamanan data masyarakat.
Pemerintah memproyeksikan sekitar 50 juta masyarakat akan mengakses portal tersebut. Jumlah itu membuat Kemkomdigi harus memastikan infrastruktur digital mampu menampung akses dalam jumlah besar pada waktu bersamaan.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan keandalan sistem menjadi syarat utama sebelum pemerintah memperluas layanan tersebut secara nasional.
“Pelayanan harus andal, dan karena itu kita tahu ini menyangkut tadi kurang lebih angkanya 50 juta masyarakat yang kemungkinan secara bersamaan akan mengakses portal ini,” ujar Meutya usai Rapat Koordinasi Persiapan Rollout Nasional Pelaksanaan Perluasan Piloting Digitalisasi di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (10/9/2026).
Menghadapi potensi lonjakan pengguna, Kemkomdigi menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menguji kemampuan portal.
Kemkomdigi akan menjalankan stress test dan load test untuk melihat sejauh mana sistem mampu menanggung beban akses tinggi. Pengujian itu sekaligus menguji ketahanan keamanan dan perlindungan data pengguna.
“Kita tadi juga sudah sepakat di bawah arahan Pak Luhut untuk melakukan stress test dan load test, bekerja sama tentu dengan BSSN untuk memastikan tadi keandalannya,” kata Meutya.
Pemerintah juga akan mengatur pola akses masyarakat. Langkah ini bertujuan menghindari penumpukan permintaan dalam waktu yang sama dan menjaga portal tetap responsif ketika layanan mulai digunakan secara nasional.
Kemkomdigi sebelumnya menjalankan digitalisasi bansos melalui tahap piloting di sejumlah daerah. Pemerintah kini mendorong perluasan layanan agar masyarakat di seluruh Indonesia dapat mengaksesnya.
Meutya mengatakan pemerintah melihat antusiasme masyarakat sebagai salah satu alasan untuk mempercepat rollout nasional.
“Masyarakat sangat antusias, ini ditunggu-tunggu, dan karena itu, kita akan lakukan rollout nasional, tidak hanya lagi di 215 kabupaten,” katanya.
Namun, pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan kesiapan teknologi. Mereka juga harus memastikan data penerima bansos tetap akurat ketika sistem mulai melayani masyarakat dalam skala nasional.
Untuk memperbaiki data, Kemkomdigi bersama kementerian dan lembaga terkait menyediakan mekanisme sanggah secara digital.
Melalui mekanisme tersebut, masyarakat dapat melaporkan data yang tidak sesuai. Pemerintah kemudian dapat menggunakan laporan itu untuk memperbarui data penerima manfaat.
“Ketika ada data yang salah, silakan, kita juga sudah menyiapkan mekanisme sanggah secara sistem. Mekanisme sanggah juga sudah siap untuk kemudian data selalu diperbaiki,” ujar Meutya.
Mekanisme sanggah membuat masyarakat tidak hanya menjadi pengguna layanan. Mereka juga dapat ikut mengawasi dan memperbaiki data penerima bansos.
Kemkomdigi kini mematangkan tiga aspek utama sebelum rollout nasional, yakni kapasitas sistem, keamanan digital, dan akurasi data.
Pemerintah berharap pengujian teknologi dan mekanisme sanggah tersebut mampu menjaga layanan tetap stabil ketika puluhan juta masyarakat mulai mengakses portal bansos.
Dengan persiapan itu, digitalisasi bansos tidak sekadar memindahkan layanan ke platform digital. Sistem tersebut juga harus mampu memberikan akses yang cepat, aman, sekaligus menyediakan ruang bagi masyarakat untuk memperbaiki data yang keliru. Sumber Infopublik
Editor: Yuli
