Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Misni meminta seluruh perangkat daerah, UPTD, dan cabang dinas mempercepat respons terhadap pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR!.
Misni menilai kecepatan dan kualitas respons menjadi bagian penting dalam memperbaiki pelayanan publik sekaligus memperkuat akuntabilitas pemerintah.
Hal itu disampaikannya saat membuka Bimbingan Teknis Penguatan Kompetensi Petugas Pelayanan Pengaduan SP4N-LAPOR! di Lingkungan Pemprov Kepri Tahun 2026 secara virtual, Selasa (15/9/2026).
Kegiatan yang berlangsung dari Collaboration Room Diskominfo Kepri itu diikuti 95 peserta. Mereka terdiri dari 42 perangkat daerah serta 53 admin UPTD dan cabang dinas.
Diskominfo Kepri mencatat 503 pengaduan masuk sepanjang Januari hingga 15 September 2026. Dari jumlah tersebut, 18 laporan masih dalam proses penanganan.
Misni mengapresiasi petugas yang telah merespons sebagian besar laporan. Namun, ia meminta petugas meningkatkan kecepatan, ketepatan, profesionalitas, dan keramahan saat memberikan respons.
“Jangan sampai masyarakat merasa laporan mereka hanya sebagai formalitas atau tindak lanjut yang tidak sesuai dengan harapan. Kualitas jawaban dan tindak lanjut harus menjadi perhatian,” tegas Misni.
Ia juga menyoroti rata-rata waktu respons awal yang masih lebih dari tiga hari kerja. Menurut Misni, kondisi itu harus segera diperbaiki karena masuk dalam catatan evaluasi reformasi birokrasi.
“Begitu pengaduan masuk, kita memberikan notifikasi dan respons awal. Walaupun secara keseluruhan diberikan waktu proses sesuai ketentuan, respons awal harus lebih cepat,” katanya.
Untuk mempercepat penanganan, Misni meminta admin SP4N-LAPOR! berkoordinasi aktif dengan pimpinan perangkat daerah secara berjenjang.
Ia bahkan meminta petugas melaporkan kepada Sekda jika kepala perangkat daerah lambat merespons laporan masyarakat.
“Saya berharap nomor Ibu Sekda ada di semua OPD. Jika kepala OPD lambat merespons, informasikan kepada saya supaya saya bisa membantu mengomunikasikannya dengan kepala OPD agar segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Misni juga mengingatkan agar perangkat daerah tidak memandang pengaduan sebagai hal negatif. Menurutnya, laporan masyarakat menunjukkan kanal pelayanan pemerintah dikenal dan dimanfaatkan.
“Jangan berpikir bahwa tidak ada aduan berarti pelayanan kita baik. Bisa saja masyarakat tidak mengetahui keberadaan OPD kita. Jadi, berbanggalah OPD yang mendapat laporan, karena artinya masyarakat mengakses layanan dan mengetahui kualitas pelayanan kita,” jelasnya.
Misni mengibaratkan pengaduan sebagai alat untuk mendiagnosis kualitas pelayanan pemerintah. Dari laporan masyarakat, pemerintah dapat menemukan persoalan sekaligus menentukan langkah perbaikan.
“Kalau ibarat sakit, diagnosanya itu salah satunya adalah pengaduan masyarakat. Setelah kita mendiagnosis dan mengidentifikasi, baru kita tahu obatnya,” tuturnya.
Karena itu, ia meminta perangkat daerah memperkuat sosialisasi dan kampanye Berani Lapor agar masyarakat mengetahui kanal resmi untuk menyampaikan aspirasi maupun keluhan.
Keberadaan UPTD dan cabang dinas di kabupaten/kota, lanjut Misni, juga menjadi ujung tombak pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
“Petugas ini merupakan representasi dari pimpinan yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Apa yang disampaikan adalah mewakili suara Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Sekda, dan pimpinan lainnya,” katanya.
Misni berharap bimtek tidak berhenti pada peningkatan kemampuan teknis petugas. Ia ingin pelatihan tersebut menghasilkan perubahan nyata dalam kecepatan dan kualitas penanganan pengaduan di seluruh perangkat daerah.
Ia juga meminta Diskominfo Kepri terus mendampingi admin SP4N-LAPOR! dan memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah.
“Harapan saya pada penilaian PAN-RB berikutnya, catatan ini tidak lagi muncul, tetapi sudah berupa apresiasi kepada kita semua,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kepri Hendri Kurniadi mengatakan bimtek tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan teknis petugas dalam memverifikasi, menelaah, dan menyelesaikan pengaduan melalui SP4N-LAPOR!.
Bimtek juga mendorong perangkat daerah mempercepat waktu tanggap serta memanfaatkan data pengaduan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pelayanan.
Melalui penguatan tersebut, Pemprov Kepri menargetkan SP4N-LAPOR! tidak sekadar menjadi kanal laporan, tetapi menjadi instrumen untuk membangun pelayanan publik yang lebih responsif, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Editor: Difky
