Memasuki usia ke-24 tahun, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terus memperkuat konektivitas antarpulau dan pemerataan pembangunan. Pemprov Kepri menargetkan pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan, tetapi juga dirasakan masyarakat di pulau-pulau.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menegaskan hal itu dalam dialog RRI Tanjungpinang Pagi bertajuk “24 Tahun Kepri: Konektivitas Tanpa Batas, Merajut Pulau, Menggerakkan Ekonomi Kerakyatan” di Studio RRI Tanjungpinang, Rabu (23/9/2026).
Dialog tersebut turut menghadirkan Ketua Umum BP3KR Huzrin Hood dan perwakilan BP3KR Jakarta Syahzinan sebagai narasumber. Febriansyah bertindak sebagai host.
Ansar menyebut konektivitas menjadi kunci pembangunan Kepri karena karakter daerah yang terdiri atas ribuan pulau. Laut, kata dia, tidak boleh hanya dipandang sebagai pemisah, tetapi harus menjadi penghubung masyarakat sekaligus penggerak ekonomi.
“Kepri ini sebagian besar wilayahnya laut. Laut bukan hanya menjadi pemisah, tetapi juga menjadi ruang yang menghubungkan kehidupan masyarakat. Karena itu, konektivitas menjadi kunci penting dalam membangun Kepri,” ujar Ansar.
Menurut Ansar, Hari Jadi ke-24 Kepri menjadi momentum untuk mengevaluasi capaian pembangunan sekaligus memetakan persoalan yang masih membutuhkan perhatian.
Ia menyebut Kepri telah mencatat berbagai capaian positif pada indikator ekonomi dan sosial. Namun, pemerintah tetap harus memastikan capaian tersebut dirasakan secara merata.
“Ini tentu patut kita syukuri dan banggakan. Tetapi kita juga harus jujur melihat bahwa masih ada masyarakat yang mungkin belum menikmati capaian tersebut secara maksimal. Itulah yang terus kita sasar,” katanya.
Ansar menegaskan pemerintah tidak cukup mengejar pertumbuhan ekonomi. Pemprov Kepri juga harus menjaga stabilitas dan mengurangi kesenjangan antardaerah.
Pemprov Kepri menggunakan sejumlah indikator, termasuk rasio Gini, untuk memantau kesenjangan dan menentukan arah intervensi pembangunan.
“Kita mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi kita juga mesti menjaga stabilitas dan disparitas antara satu wilayah dengan wilayah lainnya,” ujar Ansar.
Ansar mengatakan pembangunan Kepri telah mengalami perubahan signifikan dalam 24 tahun terakhir. Ia membandingkan kondisi daerah saat awal pembentukan provinsi dengan situasi saat ini.
Dalam dialog itu, Ansar juga mengenang masa ketika dirinya menjadi Wakil Bupati Kepulauan Riau mendampingi Huzrin Hood yang saat itu menjabat Bupati Kepulauan Riau.
Menurut Ansar, Kepri ketika itu menghadapi persoalan rentang kendali yang panjang, aksesibilitas terbatas, dan minimnya infrastruktur.
“Kalau kita melihat kondisi sebelum provinsi ini terbentuk, memang cukup terbelakang. Rentang kendali kita jauh dan aksesibilitas terbatas. Hari ini kita sudah jauh berkembang dari sisi infrastruktur dan memiliki kekuatan yang lebih besar untuk mendorong ekonomi terus maju,” ungkapnya.
Sebagai provinsi perbatasan, Kepri memiliki posisi strategis untuk menarik dukungan pemerintah pusat dan berbagai program nasional. Pemprov Kepri terus memanfaatkan peluang tersebut untuk memperkuat pembangunan sekaligus mengatasi keterbatasan fiskal daerah.
Ansar mengatakan Pemprov Kepri terus mengarahkan program pembangunan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, terutama warga di wilayah kepulauan.
Program tersebut antara lain perlindungan kecelakaan kerja bagi nelayan dan petani, penyambungan listrik gratis bagi lebih dari 15.200 rumah, layanan rumah singgah, fasilitasi pemulangan jenazah, hingga bedah 200 rumah masyarakat suku laut.
Pemprov Kepri juga menempatkan ustaz di sejumlah pulau dan memperkuat pelatihan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat.
“Kita berupaya memastikan kebutuhan dasar masyarakat, baik di pusat-pusat pertumbuhan maupun di pulau-pulau, dapat terpenuhi dan aksesibilitasnya terus kita tingkatkan,” katanya.
Pemprov Kepri juga mengoptimalkan dukungan pemerintah pusat melalui berbagai program nasional. Salah satunya Kampung Nelayan Merah Putih.
Saat ini, proses lelang pembangunan 106 titik Kampung Nelayan Merah Putih di Kepri tengah berjalan.
“Kita kejar semua peluang yang ada di pusat agar keterbatasan kita bisa tertutupi. Selain itu, kita juga terus memaksimalkan program-program CSR untuk mendukung pembangunan daerah,” ujar Ansar.
Ketua Umum BP3KR Huzrin Hood mengajak masyarakat Kepri menjadikan peringatan 24 tahun provinsi sebagai momentum untuk mengenang perjuangan para tokoh pembentukan Kepri.
Ia mengapresiasi para tokoh yang telah berjuang, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia.
“Kita adalah penerus amanah dari Musyawarah Besar Rakyat Kepri tahun 1999. Kita sudah melihat perubahan yang mendasar, baik dari jalan, jembatan, maupun infrastruktur lainnya,” kata Huzrin.
Meski pembangunan telah menunjukkan perubahan, Huzrin meminta pemerintah tetap memprioritaskan masyarakat yang belum menikmati hasil pembangunan secara maksimal.
“Marilah kita konsentrasi kepada masyarakat. Perlu betul-betul kita perhatikan, karena masih banyak masyarakat yang tertinggal. Kalau kita benar-benar mendengar aspirasi mereka, insyaallah masyarakat bisa semakin terangkat,” ujarnya.
Ansar mengapresiasi para tokoh dan pejuang yang berkontribusi dalam pembentukan Provinsi Kepri. Ia berharap perjuangan tersebut menjadi amal ibadah sekaligus inspirasi bagi generasi penerus.
Ansar juga meminta Hari Jadi Kepri tidak sekadar menjadi seremoni. Momentum tersebut harus dimanfaatkan untuk mengevaluasi capaian dan memperbaiki kekurangan pembangunan.
“Terima kasih kepada para tokoh dan pejuang Provinsi Kepri. Mudah-mudahan perjuangan yang ikhlas ini menjadi amal ibadah yang saleh. Dan mudah-mudahan setiap hari jadi dapat kita jadikan momentum untuk melakukan refleksi dan evaluasi terhadap kinerja kita,” tutupnya.
Editor: Bibah
