Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad resmi mencanangkan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) Provinsi Kepulauan Riau di Balairung Aula Wan Seri Beni, Dompak, Rabu (17/6/2026).
Ansar mencanangkan sensus bersama Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti dan Kepala BPS Kepri Toto Haryanto Silitonga. Pendataan ekonomi terbesar di Indonesia itu akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026.
Ansar menegaskan hasil sensus akan menjadi dasar pemerintah menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Menurutnya, Kepri membutuhkan data ekonomi yang akurat untuk memperkuat pembangunan, terutama di sektor maritim yang menjadi kekuatan utama daerah.
“Sensus ekonomi menjadi pedoman penting dalam menentukan kebijakan strategis pembangunan Kepri ke depan,” kata Ansar.
Ia meminta bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, instansi vertikal, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan ikut menyukseskan SE2026.
Ansar juga mengajak masyarakat dan pelaku usaha memberikan data yang benar agar seluruh aktivitas ekonomi di Kepri dapat terdata.
“Hasil sensus akan membantu pemerintah merancang program ekonomi yang lebih inklusif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan BPS wajib melaksanakan sensus ekonomi setiap 10 tahun sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
Amalia menyebut perubahan ekonomi yang berlangsung cepat menuntut ketersediaan data yang lengkap dan mutakhir.
“Jangan ada yang terlewat dan pastikan data yang diberikan akurat. Dua hal itu menjadi kunci keberhasilan sensus ekonomi,” tegasnya.
BPS bersama pemerintah daerah akan mengoptimalkan koordinasi untuk memastikan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berjalan sukses.
