Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nyanyang Haris Pratamura menyampaikan Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kepri di Tanjungpinang, Rabu (16/9/2026).
Pemprov Kepri menaikkan target pendapatan Rp82,18 miliar, dari Rp3,31 triliun menjadi Rp3,39 triliun.
Pemprov Kepri juga menambah belanja Rp81,30 miliar. Belanja daerah naik dari Rp3,54 triliun menjadi Rp3,62 triliun.
Sebaliknya, pembiayaan neto turun Rp878,42 juta, dari Rp231,55 miliar menjadi Rp230,67 miliar.
Nyanyang mengatakan Pemprov Kepri menyusun perubahan APBD berdasarkan realisasi anggaran semester pertama dan prognosis hingga akhir 2026.
Pemprov Kepri mengarahkan perubahan anggaran untuk menyelesaikan tunda bayar 2025. Pemerintah juga menyiapkan anggaran THR dan Gaji Ketiga Belas.
Selain itu, Pemprov Kepri mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki jalan, merehabilitasi pelabuhan, serta memberi insentif bagi guru non-ASN.
Pemprov Kepri turut memasukkan bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Bantuan itu terkait capaian penanggulangan kemiskinan dan stunting.
Sebelumnya, Pemprov Kepri dan DPRD menyepakati Perubahan KUA dan PPAS pada 8 September 2026.
Nyanyang berharap DPRD segera menyetujui Ranperda tersebut agar Perubahan APBD 2026 dapat ditetapkan tepat waktu dan langsung dijalankan.
“Kami berharap Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 ini dapat segera disetujui bersama,” ujar Nyanyang.
Editor: Bibah
