Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Riau, Soerya Respationo, menegaskan PDIP tetap mengawal Pilkada langsung sesuai arahan pimpinan pusat.
Soerya menyatakan, hanya PDIP yang secara terbuka menolak Pilkada tidak langsung. Sikap itu mendapat dukungan masyarakat sipil, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat.
Menurutnya, Pilkada tidak langsung mencabut hak konstitusional rakyat. Ia menilai tidak masuk akal jika jutaan pemilih, seperti di Kota Batam, hanya diwakili segelintir anggota DPRD.
Soerya menepis alasan mahalnya Pilkada langsung. Ia menegaskan, biaya tidak boleh dijadikan dalih menghilangkan hak rakyat.
Ia menambahkan, DPR RI memastikan tidak ada rencana perubahan UU Pilkada tahun ini. PDIP, kata Soerya, akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang pro-rakyat, termasuk di Kota Batam, namun siap mengkritisi secara tegas kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat.
Editor: Rega
