Pemerintah mencatat inflasi nasional secara year on year (yoy) pada Februari 2026 sebesar 4,76 persen. Angka tersebut meningkat dibandingkan periode Desember–Januari yang berada di kisaran 3,55 persen.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, pemerintah menargetkan inflasi nasional berada pada kisaran 2,5 persen ±1 persen. Dengan demikian, inflasi saat ini sedikit berada di atas target.
“Secara teoritis angka 3,5 persen masih tergolong ringan, namun dampaknya sudah mulai dirasakan masyarakat, terutama kelompok desil 1 hingga 4,” kata Tito.
Ia mengungkapkan, penyumbang utama inflasi yoy berasal dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mencapai 16,66 persen. Kenaikan harga emas, yang dipengaruhi dinamika global dan konflik internasional, turut memberi kontribusi besar.
Selain itu, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga juga menyumbang inflasi sebesar 16,19 persen, dipengaruhi faktor subsidi energi pada Januari–Februari tahun sebelumnya.
Di sisi lain, Tito menilai inflasi di Provinsi Kepulauan Riau masih berada dalam kondisi terkendali. Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kepri tercatat sebesar 0,7 persen, sementara inflasi berada di angka 3,54 persen.
“Inflasi Kepri berada di angka 3,54 persen, ini cukup baik dan masih terkendali,” ujarnya.
Menurut Tito, komoditas yang memberi andil inflasi di Kepri antara lain emas perhiasan dengan kontribusi sekitar 0,15 persen, serta angkutan udara.
Selain inflasi yang stabil, Tito juga menyoroti kinerja ekonomi Kepulauan Riau yang menunjukkan tren positif. Pada triwulan IV 2025, pertumbuhan ekonomi nasional tercatat 5,39 persen, sementara Kepulauan Riau mampu mencapai 7,89 persen.
“Hampir seluruh kabupaten dan kota di Kepri mencatat pertumbuhan ekonomi di atas angka nasional,” katanya.
Sementara itu, realisasi pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau hingga 6 Maret 2026 tercatat 16,97 persen. Namun, realisasi belanja daerah baru mencapai 4,45 persen sehingga perlu didorong agar lebih optimal.
Dalam kesempatan yang sama, Tito juga mengingatkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi arus mudik dan arus balik Idulfitri 1447 Hijriah.
Pemerintah memprediksi arus mudik mulai terjadi pada 16 Maret 2026, seiring penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA). Sementara arus balik diperkirakan berlangsung pada 27 Maret 2026.
“Menjelang hari raya, banyak hal yang harus diantisipasi bersama oleh kepala daerah, mulai dari stabilitas harga barang, kesiapan infrastruktur, pengaturan arus mudik dan balik, hingga pengamanan pelaksanaan ibadah. Semua perlu disinergikan bersama Forkopimda,” tegas Tito.
Editor: Yuli
