Dorong Pembiayaan Pembangunan OJK Perkuat Regulasi Tata Kelola dan Pegawasan Industri Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun

Senin, 13 April 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

PPDP Regulatory Dissemination Day 2026 di Jakarta, Senin (13/4/2026).Foto: Istimewa

PPDP Regulatory Dissemination Day 2026 di Jakarta, Senin (13/4/2026).Foto: Istimewa

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat tata kelola dan pengawasan sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun (PPDP). OJK menerbitkan ketentuan tata kelola, memperkuat aturan prudensial, dan meningkatkan pengawasan berbasis risiko.

OJK mendorong industri PPDP menjadi penggerak pembiayaan domestik dan menopang pembiayaan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Kepala Eksekutif Pengawas PPDP OJK, Ogi Prastomiyono, menyampaikan hal tersebut dalam PPDP Regulatory Dissemination Day 2026 di Jakarta, Senin (13/4/2026).

Ogi menegaskan PPDP memegang peran strategis dalam perekonomian nasional. Ia menyebut sektor ini tidak hanya mendukung, tetapi juga memperkuat stabilitas dan pertumbuhan jangka panjang.

“PPDP menjadi pilar stabilitas sekaligus akselerator pertumbuhan ekonomi,” kata Ogi.

Baca Juga :  Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Hadirkan Ragam Program MyPertamina 2026, Apresiasi Ojol hingga Promo Hemat

Ia menjelaskan PPDP mengelola risiko masyarakat sekaligus menyalurkan pembiayaan jangka panjang ke sektor produktif.

“PPDP melindungi masyarakat dari risiko dan memperluas akses pembiayaan, terutama untuk UMKM,” ujarnya.

OJK mendorong industri PPDP tumbuh lebih cepat agar mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan jangka panjang. OJK menilai pertumbuhan harus melampaui ekonomi nasional yang diproyeksikan 5–8 persen.

Untuk 2026, OJK menetapkan target pertumbuhan asuransi 5–7 persen dan dana pensiun 10–12 persen per tahun. Untuk mendukung target RPJMN 2029, OJK menaikkan kebutuhan pertumbuhan menjadi 7–9 persen untuk asuransi dan 23–25 persen untuk dana pensiun.

OJK mencatat total aset sektor PPDP mencapai Rp2.992 triliun per Februari 2026. Aset tersebut tumbuh 9,94 persen secara tahunan (year-on-year).

Baca Juga :  Harga Plastik Naik Imbas Geopolitik, Pemerintah Dorong Diversifikasi dan Bioplastik

OJK juga mencatat nilai investasi sebesar Rp2.313 triliun, dengan pertumbuhan 7,94 persen year-on-year.

Dana pensiun menjadi kontributor terbesar dengan Rp1.700 triliun, disusul industri asuransi sebesar Rp1.219 triliun.

OJK memperketat kebijakan sektor PPDP untuk menjaga stabilitas di tengah dinamika global. OJK juga menyiapkan regulasi baru pada 2026 yang memperkuat tata kelola dan pengawasan berbasis risiko.

 

Selain itu, OJK menyusun Peta Jalan Pengembangan Keuangan Berkelanjutan PPDP 2026–2030. OJK mengarahkan industri untuk menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan serta mendukung target Net Zero Emission (NZE) dan Sustainable Development Goals (SDGs).

Editor: Yuli

Berita Terkait

Meutya Hafid Ajak ASN Jaga Persatuan, Bukan Sekadar Seremoni
Prasetyo Hadi Ajak Pemuda Lanjutkan Semangat Sumpah Pemuda Lewat Karya
Meutya Hafid Raih Penilaian 4,9 Persen dalam Survei Kinerja Menteri Polhukam
Kemkomdigi: Jawaban Meta AI Bukan Pernyataan Resmi
Pemerintah Perkuat Pesantren, Bentuk Ditjen Khusus di Kemenag
Prabowo Tekankan Kekompakan Kabinet, Kerja Sama Jadi Kunci Kinerja Pemerintahan
Aset Keuangan Syariah Tembus Rp3.231 Triliun, OJK Siapkan Empat Strategi Penguatan
Indonesia-Malaysia Perketat Perlindungan Anak di Media Sosial

Berita Terkait

Rabu, 28 Oktober 2026 - 21:35

Meutya Hafid Ajak ASN Jaga Persatuan, Bukan Sekadar Seremoni

Rabu, 28 Oktober 2026 - 21:28

Prasetyo Hadi Ajak Pemuda Lanjutkan Semangat Sumpah Pemuda Lewat Karya

Minggu, 25 Oktober 2026 - 09:30

Meutya Hafid Raih Penilaian 4,9 Persen dalam Survei Kinerja Menteri Polhukam

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 19:14

Kemkomdigi: Jawaban Meta AI Bukan Pernyataan Resmi

Jumat, 23 Oktober 2026 - 04:23

Pemerintah Perkuat Pesantren, Bentuk Ditjen Khusus di Kemenag

Berita Terbaru