Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mencatat potensi radikalisme di Kepulauan Riau (Kepri) menurun dalam dua tahun terakhir. Hasil Survei Indeks Potensi Radikalisme (IPR) 2025 menunjukkan angka IPR Kepri berada di level 13,1, turun dari 13,7 pada 2023.
Subkoordinator Penelitian dan Evaluasi BNPT, Teuku Fauzansyah, mengatakan hasil survei tersebut menjadi dasar penyusunan program pencegahan yang lebih tepat sasaran.
“Hasil survei ini menjadi acuan dalam menyusun kebijakan pencegahan yang adaptif dan berbasis data,” kata Teuku saat kegiatan Internalisasi Hasil Survei IPR 2025 yang digelar FKPT Kepri, Kamis (18/6/2026).
Peneliti FKPT Kepri, Dr H Muhammad Zaenuddin, menjelaskan survei melibatkan 350 responden di Batam, Tanjungpinang, dan Bintan melalui wawancara langsung.
Selain mengukur potensi radikalisme, survei juga memetakan tingkat pengenalan masyarakat terhadap BNPT dan FKPT serta pola akses konten keagamaan di ruang digital.
Zaenuddin menegaskan toleransi menjadi kunci utama mencegah radikalisme.
“Masyarakat harus menerima perbedaan dan menghargai keberagaman. Sikap itulah yang mampu menekan potensi radikalisme,” ujarnya.
Anggota Tim Reviu Survei IPR 2025, Lilik Purwandi, menyebut kondisi Kepri relatif terkendali. Meski demikian, perempuan, generasi muda, dan kelompok aktif di media digital masih perlu mendapat perhatian.
Menurutnya, pemerintah dan masyarakat perlu memperkuat wawasan kebangsaan, literasi digital, moderasi beragama, serta kearifan lokal untuk meningkatkan daya tangkal terhadap paham radikal.
Lilik menilai sikap intoleran dan eksklusif masih menjadi pintu masuk radikalisme. Karena itu, pendidikan toleransi dan pendampingan generasi muda harus terus diperkuat.
BNPT dan FKPT Kepri berharap hasil survei ini menjadi dasar penyusunan kebijakan, program edukasi, dan penguatan literasi digital guna mencegah radikalisme di daerah.
Editor: Difky
