Kemkomdigi: Rekam di Ruang Publik Tak Batasi Kerja Jurnalistik

Sabtu, 5 September 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Fifi Aleyda Yahya mengatakan pernyataan tersebut berkaitan dengan pentingnya menghormati hak privasi seseorang ketika berada di ruang publik, terutama ketika seseorang direkam tanpa izin dan hasil rekaman tersebut kemudian dipublikasikan sebagai konten. (Foto: Agus Siswanto/InfoPublik)

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Fifi Aleyda Yahya mengatakan pernyataan tersebut berkaitan dengan pentingnya menghormati hak privasi seseorang ketika berada di ruang publik, terutama ketika seseorang direkam tanpa izin dan hasil rekaman tersebut kemudian dipublikasikan sebagai konten. (Foto: Agus Siswanto/InfoPublik)

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan pengambilan gambar di ruang publik tidak membatasi kerja jurnalistik maupun kebebasan pers.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM) Kemkomdigi Fifi Aleyda Yahya mengatakan pemerintah hanya mengingatkan masyarakat untuk menghormati privasi saat merekam seseorang di ruang publik.

“Pada saat seseorang berada di ruang publik, kemudian ada orang lain mengambil gambar tanpa izin, lalu gambar tersebut dipublikasikan dan dijadikan konten. Nah, itu yang patut kita benar-benar hargai, privasi orang,” ujar Fifi di Taman Kota GBK, Jakarta, Sabtu (5/9/2026).

Fifi menegaskan jurnalis tetap berhak mencari informasi dan mendokumentasikan peristiwa publik.

Baca Juga :  Kemkomdigi Usulkan Tambahan Anggaran Rp3,23 Triliun untuk PDN dan Tiga Lembaga

“Jurnalis itu berhak mendapatkan informasi, berhak mencari informasi. Kemudian berhak juga mendokumentasikan peristiwa-peristiwa publik yang terjadi,” katanya.

Ia memastikan pemerintah mendukung kerja jurnalistik yang mengikuti profesionalisme dan kode etik.

“Sepanjang kerja-kerja jurnalistik itu dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, itu sama sekali kita dukung dan tidak ada masalah,” tegasnya.

Fifi meminta masyarakat memperhatikan kepatutan, privasi, dan perlindungan data pribadi saat mengambil gambar di ruang publik.

Menurutnya, berada di ruang publik tidak otomatis menghapus hak privasi seseorang. Masyarakat juga perlu melihat tujuan perekaman dan posisi orang yang terekam.

“Memang terkait pemotretan di ruang publik itu juga sempat disinggung ke Menteri. Ada persoalan-persoalan yang harus dibicarakan, itu terkait kepatutan, terkait hak privasi, dan juga terkait perlindungan data pribadi,” jelas Fifi.

Baca Juga :  Pemprov Sumbar Kerahkan ASN Goro Dampak Banjir di Padang

Ia menilai masyarakat perlu membedakan dokumentasi peristiwa publik dengan perekaman individu sebagai objek utama.

“Hal-hal ini harus kita pikirkan sama-sama untuk lebih baik ke depannya agar kita semua lebih perhatian terhadap hak privasi seseorang pada saat yang bersangkutan ada di ruang publik,” ujarnya.

Kemkomdigi menilai kebebasan pers dan perlindungan privasi harus berjalan beriringan. Jurnalis tetap dapat meliput peristiwa publik, sementara masyarakat harus menghormati hak privasi orang lain.

Editor: Bibah

 

Berita Terkait

Meutya Hafid Raih Penilaian 4,9 Persen dalam Survei Kinerja Menteri Polhukam
Kemkomdigi: Jawaban Meta AI Bukan Pernyataan Resmi
Pemerintah Perkuat Pesantren, Bentuk Ditjen Khusus di Kemenag
Prabowo Tekankan Kekompakan Kabinet, Kerja Sama Jadi Kunci Kinerja Pemerintahan
Aset Keuangan Syariah Tembus Rp3.231 Triliun, OJK Siapkan Empat Strategi Penguatan
Indonesia-Malaysia Perketat Perlindungan Anak di Media Sosial
Telkom Siapkan Percepatan Buyback Saham Rp4 Triliun, Sisa Dana Lebih dari Rp3 Triliun
Pemerintah Bidik Internet 100 Mbps, Tarif Rp100 Ribu per Bulan

Berita Terkait

Minggu, 25 Oktober 2026 - 09:30

Meutya Hafid Raih Penilaian 4,9 Persen dalam Survei Kinerja Menteri Polhukam

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 19:14

Kemkomdigi: Jawaban Meta AI Bukan Pernyataan Resmi

Jumat, 23 Oktober 2026 - 04:23

Pemerintah Perkuat Pesantren, Bentuk Ditjen Khusus di Kemenag

Kamis, 22 Oktober 2026 - 00:44

Prabowo Tekankan Kekompakan Kabinet, Kerja Sama Jadi Kunci Kinerja Pemerintahan

Rabu, 21 Oktober 2026 - 01:21

Aset Keuangan Syariah Tembus Rp3.231 Triliun, OJK Siapkan Empat Strategi Penguatan

Berita Terbaru

Sekda Batam, Firmansyah, bersama atlet Batam saat pelepasan atlet Porprov Kepri di Dataran Engku Putri, Batam, Selasa (27/10/2026). Foto: Humas Diskominfo Batam

Batam

442 Atlet Batam Bidik Juara Umum Porprov Kepri 2026

Selasa, 27 Okt 2026 - 21:19