Pemko Batam Perkuat Literasi Keuangan, Warga Diminta Waspada Investasi Ilegal

Rabu, 11 Maret 2026 - 22:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Kegiatan Edukasi Keuangan Syariah dan Waspada Aktivitas Keuangan Ilegal yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepri di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (11/3/2026). Foto: Humas Diskominfo Batam

Kegiatan Edukasi Keuangan Syariah dan Waspada Aktivitas Keuangan Ilegal yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepri di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (11/3/2026). Foto: Humas Diskominfo Batam

Pemerintah Kota Batam mendorong peningkatan literasi keuangan masyarakat guna mencegah praktik keuangan ilegal. Sekretaris Daerah Batam, Firmansyah, menyampaikan hal tersebut saat menghadiri kegiatan Edukasi Keuangan Syariah dan Waspada Aktivitas Keuangan Ilegal yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepulauan Riau di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (11/3/2026).

Firmansyah mewakili Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra. Ia mengajak Tim Penggerak PKK Kota Batam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan keuangan yang sehat dan sesuai prinsip syariah.

Firmansyah mengingatkan masyarakat agar lebih cerdas mengelola keuangan dan tidak mudah tergiur investasi tanpa izin.

Baca Juga :  OJK Limpahkan Tersangka Kasus BPR SAWA ke Kejaksaan Negeri Sidoarjo

“Literasi keuangan melindungi masyarakat dari investasi bodong, pinjaman ilegal, dan praktik keuangan yang merugikan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti persoalan yang sering dihadapi pelaku UMKM. Banyak pelaku usaha gagal memperoleh pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat karena memiliki riwayat kredit buruk akibat pinjaman online.

“Kami sering menemukan UMKM yang sebenarnya layak menerima pembiayaan seperti KUR, tetapi gagal karena catatan kredit dari pinjaman online. Masyarakat harus lebih bijak menggunakan layanan keuangan,” katanya.

Firmansyah menilai edukasi keuangan perlu diperkuat agar masyarakat tidak terjebak pinjaman yang merusak rekam jejak keuangan.

Baca Juga :  Wagub Nyanyang Tekankan Pelayanan dan Perlindungan Terbaik bagi Jemaah Haji

Ia juga mendorong Tim Penggerak PKK menyebarkan literasi keuangan hingga tingkat keluarga. Menurutnya, jaringan PKK mampu memperluas edukasi keuangan di masyarakat.

“Jika ibu-ibu PKK memahami keuangan syariah dan mampu mengenali aktivitas keuangan ilegal, informasi itu akan menyebar ke keluarga dan lingkungan,” tambahnya.

Dalam kegiatan tersebut, OJK Kepri memaparkan produk dan layanan keuangan syariah sekaligus menjelaskan ciri-ciri aktivitas keuangan ilegal yang sering menjerat masyarakat.

Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan menyebarkan literasi keuangan serta mengajak masyarakat mengelola keuangan secara bijak, aman, dan berkelanjutan.

Editor: Bibah

Berita Terkait

Pemprov Kepri Perkuat Pengelolaan Aset, Ranperda BMD Fokus pada Kepastian Hukum
BNPT Dukung Penguatan Sistem Keamanan Pembangkit Listrik di Kepri
Radikalisme di Kepri Menurun, BNPT Dorong Penguatan Toleransi dan Literasi Digital
Tiga Daerah Mulai Bangun pada 2026, Wagub Diminta Awasi Langsung di Lapangan
Sensus Ekonomi 2026 di Kepri Dimulai, Gubernur Ansar Jadi Responden Perdana
Kepri dan Kementerian P2MI Bangun Ekosistem Pekerja Migran Berkualitas
Menteri P2MI Tinjau BP3MI Kepri, Tekankan Pelayanan Humanis bagi Pekerja Migran
Pemprov Kepri Raih Penghargaan Adhi Manawa Nugraha Utama dari BKN
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 22 Juli 2026 - 01:35 WIB

Pemprov Kepri Perkuat Pengelolaan Aset, Ranperda BMD Fokus pada Kepastian Hukum

Selasa, 23 Juni 2026 - 23:22 WIB

BNPT Dukung Penguatan Sistem Keamanan Pembangkit Listrik di Kepri

Jumat, 19 Juni 2026 - 01:16 WIB

Radikalisme di Kepri Menurun, BNPT Dorong Penguatan Toleransi dan Literasi Digital

Selasa, 16 Juni 2026 - 21:20 WIB

Tiga Daerah Mulai Bangun pada 2026, Wagub Diminta Awasi Langsung di Lapangan

Senin, 15 Juni 2026 - 17:15 WIB

Sensus Ekonomi 2026 di Kepri Dimulai, Gubernur Ansar Jadi Responden Perdana

Berita Terbaru