Presiden RI Prabowo Subianto membongkar dugaan kebocoran kekayaan negara akibat manipulasi perdagangan ekspor selama puluhan tahun. Nilainya mencapai USD908 miliar atau sekitar Rp15.400 triliun sepanjang 1991-2024.
Prabowo menyampaikan temuan itu saat pidato dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Prabowo menegaskan praktik tersebut merupakan penipuan sistematis, bukan sekadar pelanggaran administrasi. Pelaku memanipulasi nilai ekspor, mengurangi jumlah barang dalam laporan, hingga merekayasa harga transaksi melalui perusahaan luar negeri.
“Yang terjadi adalah under-invoicing. Itu sebenarnya fraud atau penipuan,” kata Prabowo.
Ia menjelaskan, pelaku sengaja melaporkan harga barang lebih rendah dari nilai sebenarnya dalam dokumen ekspor-impor. Pelaku juga mengurangi jumlah barang yang tercatat agar keuntungan tidak terdeteksi.
Prabowo mengungkap banyak pengusaha membuat perusahaan di luar negeri untuk memindahkan keuntungan. Mereka menjual barang dari perusahaan di Indonesia ke perusahaan milik sendiri di luar negeri dengan harga murah di atas kertas.
“Pengusaha menjual barang tidak sesuai laporan sebenarnya,” ujarnya.
Menurut Prabowo, praktik itu membuat nilai ekspor Indonesia terlihat lebih kecil dibanding transaksi riil di negara tujuan. Akibatnya, negara kehilangan potensi penerimaan sangat besar selama puluhan tahun.
Prabowo menegaskan data tersebut berasal dari catatan perdagangan internasional resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia menyebut manipulasi mungkin bisa dilakukan di pelabuhan Indonesia, tetapi tidak dapat disembunyikan di negara tujuan.
“Kita kirim 10 ribu ton batu bara, yang dilaporkan hanya lima ribu ton. Tapi di sana semua tercatat,” katanya.
Ia menyebut praktik manipulasi itu terjadi pada berbagai komoditas strategis seperti batu bara, kelapa sawit, hingga paduan besi.
Selain menyoroti manipulasi ekspor, Prabowo juga menyinggung praktik penyelundupan di sejumlah pelabuhan. Ia meminta pemerintah memperkuat pengawasan dan membenahi sektor kepabeanan.
“Kita harus perbaiki lembaga pemerintah kita. Bea Cukai harus dibenahi,” ujarnya.
Prabowo bahkan mengingat kembali kondisi Bea Cukai pada era Orde Baru. Saat itu, pemerintah menyerahkan pengelolaan tertentu kepada pihak swasta karena buruknya tata kelola.
“Saking parahnya Bea Cukai, dulu sampai di-outsourcing ke swasta dan penghasilan negara justru naik,” katanya.
Prabowo menilai potensi kekayaan negara yang hilang tersebut seharusnya bisa menjadi modal besar untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Bayangkan kalau 908 miliar dolar itu bisa kita gunakan untuk pembangunan Indonesia,” ujarnya.
Melalui pernyataan itu, Prabowo mengajak seluruh pihak memperkuat integritas tata kelola perdagangan nasional agar kekayaan sumber daya alam Indonesia benar-benar kembali untuk rakyat. Sumber Infopublik
Editor: Bibah
