Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya untuk memberantas korupsi dan menegakkan hukum secara tegas dan transparan. Pernyataan itu ia sampaikan dalam pidato di World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).
Prabowo menyatakan pemerintah tidak memiliki pilihan selain berani mengakui dan melawan korupsi. Ia menegaskan sumpah jabatannya untuk menegakkan konstitusi dan supremasi hukum.
Pada awal masa pemerintahannya, Prabowo mengungkap temuan penyimpangan besar dalam tata kelola bahan bakar minyak dan minyak mentah. Pemerintah menyita 4 juta hektare perkebunan dan tambang ilegal serta mencabut izin 1,01 juta hektare lahan milik 28 perusahaan yang melanggar hukum, termasuk yang beroperasi di kawasan hutan lindung.
Prabowo menyebut praktik tersebut sebagai greedomics, yakni ekonomi keserakahan yang merusak negara. Ia juga menegaskan tidak gentar menghadapi elite yang mencoba melemahkan pemerintahan dengan kekuatan uang.
Hingga kini, pemerintah telah menutup 1.000 tambang ilegal dan masih memburu lebih dari 1.000 lokasi lainnya. Pemerintah juga mengidentifikasi sekitar 666 korporasi yang diduga melanggar hukum di berbagai sektor.
Prabowo menegaskan tidak akan berkompromi dalam penegakan hukum dan berjanji menepati sumpahnya kepada rakyat untuk membela konstitusi.
Selain itu, Prabowo menyampaikan bahwa tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia telah mencapai titik terendah sepanjang sejarah. Ia menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam empat tahun ke depan sebagai misi utama pemerintahannya.
Menurut Prabowo, tugas utama seorang pemimpin adalah memastikan rakyat miskin dan lemah memiliki harapan dan masa depan yang lebih baik. Sumber InfoPublik
Editor: Yuli
