Presiden Prabowo Subianto menilai sistem ekonomi nasional masih lemah dan membuat kekayaan Indonesia terus mengalir ke luar negeri.
Prabowo menyampaikan hal itu saat Rapat Paripurna DPR RI ke-19 terkait Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo mempertanyakan kondisi ekonomi nasional yang tetap tumbuh, tetapi belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Saya bertanya kepada semua partai politik, semua ormas, semua pakar dan guru besar, bagaimana bisa pertumbuhan 35 persen tapi kelas menengah menurun dan kemiskinan meningkat,” ujar Prabowo.
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan sistem ekonomi nasional berjalan di arah yang salah.
“Kalau kita teruskan sistem seperti ini, saya yakin tidak mungkin kita menjadi bangsa yang makmur,” katanya.
Prabowo menegaskan Indonesia akan sulit menjaga kedaulatan jika tidak mampu menciptakan kemakmuran bagi rakyat.
Prabowo juga menyoroti aliran keluar kekayaan nasional atau outflow of national wealth yang disebut berlangsung selama puluhan tahun.
Menurutnya, Indonesia selalu mencatat surplus perdagangan karena nilai ekspor lebih besar dibanding impor. Namun, keuntungan dari aktivitas ekonomi nasional justru banyak mengalir ke luar negeri.
Ia mengungkapkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat Indonesia meraih keuntungan sekitar USD436 miliar dalam 22 tahun terakhir. Namun, sekitar USD343 miliar justru keluar dari dalam negeri.
“Ini yang menyebabkan gaji guru kecil, gaji aparat penegak hukum kecil, dan anggaran negara selalu terasa tidak cukup,” ujarnya.
Prabowo menilai praktik under invoicing, transfer pricing, dan penyelundupan menjadi penyebab kebocoran penerimaan negara.
Ia menjelaskan pelaku melaporkan nilai ekspor lebih rendah dari nilai sebenarnya melalui perusahaan di luar negeri.
“Ini adalah penipuan di atas kertas. Ada lagi penyelundupan melalui pelabuhan,” katanya.
Menurut Prabowo, praktik tersebut terjadi pada berbagai komoditas strategis, termasuk batu bara dan kelapa sawit.
Karena itu, ia meminta seluruh pihak bersikap jujur dan segera membenahi lembaga pemerintah, termasuk sektor kepabeanan dan cukai.
“Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita,” tegasnya.
Prabowo menilai pembenahan tata kelola ekonomi dan pengawasan ekspor menjadi langkah penting agar kekayaan nasional benar-benar kembali untuk kesejahteraan rakyat. Sumber Infopublik
Editor: Bibah
