Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan serapan anggaran 2025 tidak sekadar menjadi capaian administratif, tetapi langsung memperkuat akses digital masyarakat, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Sepanjang 2025, Kemkomdigi merealisasikan anggaran Rp10,58 triliun dari pagu Rp11,4 triliun atau 94,9 persen. Anggaran tersebut digunakan untuk menjaga layanan digital strategis dan memperluas konektivitas di daerah dengan keterbatasan akses.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan serapan anggaran mencerminkan komitmen negara menghadirkan layanan digital yang merata, termasuk di tengah transisi organisasi kementerian.
“Hingga akhir 2025, layanan 4G telah menjangkau 98,95 persen populasi. Ini memastikan tidak ada wilayah tertinggal dalam transformasi digital,” kata Meutya saat Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026).
Perluasan akses ditopang pengoperasian 6.747 BTS di wilayah 3T, dengan 3.262 BTS melayani Papua. Selain itu, jaringan fiber optik nasional telah menjangkau 5.253 kecamatan untuk memperkuat layanan publik dan aktivitas ekonomi daerah.
Di sisi penerimaan, Kemkomdigi mencatat PNBP 2025 sebesar Rp29,3 triliun atau 116,04 persen dari target Rp25,2 triliun. Kementerian mengoptimalkan penerimaan sektor komunikasi dan digital tanpa menambah beban layanan kepada masyarakat.
Meutya menegaskan penerimaan tersebut menjadi modal menjaga keberlanjutan program prioritas, khususnya perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan digital.
Memasuki 2026, Kemkomdigi berkomitmen mengelola belanja dan penerimaan negara secara akuntabel serta berorientasi pada dampak nyata. Sumber InfoPublik
Editor: Yuli
