Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menegaskan kesiapan pemerintah berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan untuk memanfaatkan kecerdasan artifisial (AI) guna meningkatkan kualitas layanan publik berbasis data.
Nezar menilai pengelolaan data berskala besar seperti di BPJS Kesehatan tidak lagi dapat mengandalkan metode konvensional.
“Pengelolaan data besar tidak bisa lagi manual. Datanya terus bertambah dan bergerak cepat. AI menjadi kebutuhan agar layanan publik lebih cepat dan tepat,” ujar Nezar saat menerima Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan, Setiaji, di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Rabu (1/4/2026).
Nezar menjelaskan Kementerian Komunikasi dan Digital telah menyiapkan ekosistem pengembangan talenta melalui program AI Talent Factory.
Program ini merekrut mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi, seperti Universitas Brawijaya, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Indonesia.
Para peserta dilatih menggunakan studi kasus nyata serta didampingi mentor dari perusahaan teknologi global dan universitas internasional.
“Kami bekerja sama dengan Google, Apple, Amazon, juga Massachusetts Institute of Technology dan University of Oxford. Talenta yang dihasilkan siap menjawab kebutuhan riil di lapangan,” jelas Nezar.
Ia menegaskan kolaborasi dengan BPJS Kesehatan dapat segera dijalankan dengan memadukan data, use case, serta talenta yang telah disiapkan pemerintah.
“Jika BPJS Kesehatan memiliki use case dan data, kami punya talenta serta ekosistem. Ini bisa langsung dikerjakan bersama agar layanan kepada masyarakat lebih cepat dan akurat,” tegasnya.
Sementara itu, Setiaji menyampaikan BPJS Kesehatan telah mulai mengembangkan sejumlah use case AI, seperti chatbot layanan, analisis klaim, dan smart analytics. Namun, pengembangan tersebut masih menghadapi keterbatasan kapasitas.
Menurutnya, sistem yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu memahami kebutuhan pengguna.
“Chatbot kami masih sebatas pengganti FAQ. Sistem klaim juga belum mampu membaca banyak variabel. Ini yang ingin kami tingkatkan agar layanan menjadi lebih cepat dan akurat,” ujarnya.
Melalui kolaborasi ini, pemerintah menargetkan layanan BPJS Kesehatan menjadi lebih responsif, mempercepat proses klaim, serta mengoptimalkan pemanfaatan data kesehatan untuk mendukung kebijakan berbasis bukti.
Kerja sama ini juga diharapkan memperkuat kapasitas internal BPJS Kesehatan melalui transfer pengetahuan dan pengembangan talenta digital di dalam organisasi.
Editor: Bibah
