Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama pemerintah dan pemangku kepentingan mempercepat reformasi pasar modal Indonesia. OJK menyiapkan delapan aksi strategis untuk memperkuat likuiditas, meningkatkan transparansi, dan menjaga kepercayaan investor.
Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan reformasi ini mengacu pada praktik terbaik global dan ekspektasi Global Index Provider. OJK menjalankan agenda tersebut bersama BEI, KPEI, dan KSEI.
Friderica menjelaskan, delapan aksi strategis itu terbagi dalam empat klaster utama, yakni free float, transparansi, tata kelola dan penegakan hukum, serta sinergi antarotoritas.
Pada klaster free float, OJK menaikkan batas minimum kepemilikan publik emiten dari 7,5 persen menjadi 15 persen. Emiten baru wajib langsung menerapkan ketentuan tersebut, sementara emiten lama memperoleh masa transisi.
OJK meningkatkan keterbukaan data ultimate beneficial owner (UBO) dan kepemilikan saham agar lebih granular dan selaras praktik global. KSEI akan menyerahkan data tersebut kepada BEI untuk dipublikasikan.
OJK juga mendorong demutualisasi BEI, memperketat pengawasan, serta menindak tegas manipulasi saham dan penyebaran informasi menyesatkan.
Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hasan Fawzi, menegaskan OJK bertindak nyata menjaga kepercayaan publik dan melindungi investor.
Pelaksana Tugas Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menyatakan kesiapan BEI meningkatkan transparansi sesuai permintaan MSCI. CEO Danantara, Rosan Roeslani, menekankan pertumbuhan bursa harus bertumpu pada kualitas, transparansi, dan akuntabilitas.
Editor: Yuli
