BI Kepri: Penggunaan QRIS di Kepri Terus Tumbuh

Kamis, 16 April 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Asisten Direktur BI Kepri Husni Mapain (kiri depan) dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah di pimpin Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan dihadiri para Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Kepulauan Riau di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Selasa (14/4/2026). Foto: ADPIM Kepri

Asisten Direktur BI Kepri Husni Mapain (kiri depan) dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah di pimpin Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan dihadiri para Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Kepulauan Riau di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Selasa (14/4/2026). Foto: ADPIM Kepri

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kepulauan Riau, Rony Widijarto, menyatakan penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) di Kepulauan Riau terus meningkat.

Rony menyampaikan hal itu dalam High Level Meeting (HLM) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah yang dipimpin Gubernur Kepri Ansar Ahmad bersama para bupati dan wali kota se-Kepri di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Selasa (14/4/2026).

Menurut Rony, masyarakat semakin aktif menggunakan pembayaran digital. Peningkatan terlihat dari naiknya volume dan nominal transaksi serta bertambahnya jumlah pengguna dan merchant.

Baca Juga :  Kesiapan KM Nggapulu Hadapi Angkutan Nataru 2025/2026

“Penggunaan QRIS terus tumbuh, baik dari sisi transaksi, pengguna, maupun merchant,” kata Rony.

BI juga memperkuat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). BI bersama pemerintah daerah dan perbankan memperluas kanal pembayaran digital serta meningkatkan infrastruktur transaksi non-tunai.

Langkah ini dinilai mampu meningkatkan transparansi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Asisten Direktur BI Kepri Husni Mapain menjelaskan penilaian indeks ETPD mencakup tiga aspek, yaitu implementasi, realisasi, dan lingkungan strategis.

Ketiga aspek tersebut mengukur kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan transaksi non-tunai.

Baca Juga :  Capaian Pengawasan, Penerimaan dan Pelayanan Bea Cukai Batam

Hasil evaluasi menunjukkan beberapa daerah di Kepri mengalami penurunan skor indeks pada 2025, terutama pada aspek realisasi. Penyebabnya adalah pemanfaatan kanal pembayaran digital yang belum maksimal meskipun infrastrukturnya sudah tersedia.

Selain itu, penilaian Championship TP2DD Sumatera 2025 menggunakan indikator proses 20 persen, output 50 persen, dan outcome 30 persen.

Evaluasi juga menunjukkan beberapa indikator masih perlu diperkuat, seperti pelaksanaan HLM, koordinasi pusat dan daerah, peningkatan literasi masyarakat, serta optimalisasi transaksi non-tunai pada pajak dan retribusi daerah.

Editor: Rega

Berita Terkait

Pemko Batam Gelar Operasi Pasar Murah di Enam Lokasi, Tekan Inflasi
Amsakar: Budaya Melayu Perkuat Identitas dan Pariwisata Batam
Amsakar Ajak Warga Batu Ampar Jaga Kekompakan
Amsakar Ajak KAHMI dan Masyarakat Bergerak Bersama Bangun Batam
Fesmed Selat Malaka 2026 Satukan Batam-Tanjungpinang, Pulau Penyengat Jadi Puncak Napak Tilas Sejarah Pers
Rona Rasa Nusantara Jadi Sajian Reguler Setiap Sabtu di Aston Nagoya
Amsakar Dorong GMPP Jadi Jembatan Masyarakat Pesisir dan Pemerintah
Warga Batam Disebut Berada di Penampungan Kamboja, Pemko Turun Tangan

Berita Terkait

Senin, 14 September 2026 - 22:36

Pemko Batam Gelar Operasi Pasar Murah di Enam Lokasi, Tekan Inflasi

Senin, 14 September 2026 - 21:19

Amsakar: Budaya Melayu Perkuat Identitas dan Pariwisata Batam

Minggu, 13 September 2026 - 19:07

Amsakar Ajak KAHMI dan Masyarakat Bergerak Bersama Bangun Batam

Minggu, 13 September 2026 - 18:56

Fesmed Selat Malaka 2026 Satukan Batam-Tanjungpinang, Pulau Penyengat Jadi Puncak Napak Tilas Sejarah Pers

Sabtu, 12 September 2026 - 21:54

Rona Rasa Nusantara Jadi Sajian Reguler Setiap Sabtu di Aston Nagoya

Berita Terbaru

Tangkapan Layar Kanal Youtube Sekretariat Presiden

Nasional

Suahasil Nazara Tegaskan APBN Harus Sehat dan Kredibel

Senin, 14 Sep 2026 - 22:56